0
Imran dan kawan-kawan (1980)

KASUS JAMA’AH IMRAN 1980-1981
Oleh Umar Abduh

Umar Abduh

KETIKA MUNCUL gerakan pemuda Masjid BKPMI (Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia) pada tahun 1976, semangat dan ide penegakan syari’ah Islam terhadap sistem Jama’ah Imamah Islamiyah di kalangan pemuda dan remaja Islam menjadi mengemuka. Melalui sistem pengkaderan LMD (Lembaga Mujahid Dakwah) dan sistem pembinaan Usrah hampir bisa dikata seluruh kampus di kota besar di Indonesia terlibat secara pasti dan berpartisipasi. Demikian pula halnya pertumbuhan organisasi Remaja Masjid, hampir mayoritas pemuda muslim berada di bawah koordinasi BKPMI.

Kewaspadaan ummat khususnya pemuda Islam terhadap proyek dan program Asas Tunggal Pancasila melalui P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Panca Karsa) yang digelar rezim Orde Baru, telah memunculkan kesadaran massa pemuda Islam melakukan penentangan dan mempersiapkan sikap kritis maupun perlawanan.

Terlebih setelah menyaksikan sikap melempem, hipokrit dan tidak tegas dari para ulama dan tokoh Islam terhadap rencana politik, proyek dan program pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila, kecuali yang dilakukan Buya Malik Ahmad dan buya AR Sutan Manshur dari komunitas Muhammadiyah. Sikap yang benar sebagai muslim sama sekali tidak ditunjukkan para tokoh dan pimpinan ormas Islam seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al Irsyad dan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia di bawah almarhum M. Natsir demikian pula halnya Buya Hamka yang menjadi ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada saat itu.

Fenomena BKPMI dan Jama’ah Imran

Fenomena munculnya Pemuda Masjid seperti itu ternyata mudah diantisipasi rezim intel Orde Baru. Sayang, para elite organisasi BKPMI seperti Toto Tasmara, Tatang Nasir, Jimly Asshiddiqqy, Syafi’i Anwar, Ndhun dan yang selevel pada saat itu tidak mampu menolak tekanan intelejen .

Ketika BKPMI menggelar acara Muktamar pertama pada April tahun 1980 di Asrama Haji Pondok Gede, dalam rangka menentukan sikap politik terhadap program dan rencana pemberlakuan asas tunggal Pancasila sekaligus memilih kepemimpinan atau Imamah Islamiyah, para pimpinan BKPMI tersebut mengkhianati para peserta Muktamar yang saat itu berjumlah 1000 orang lebih.

Para elite pimpinan BKPMI saat itu berkhianat secara tiga rangkap. Pertama, berkhianat kepada Islam. Kedua, berkhianat kepada peserta atau undangan yang hadir. Ketiga, berkhianat kepada amanat organisasi BKPMI. Para elite BKPMI menerapkan politik dagang sapi karena telah menjual acara Muktamar kepada beberapa menteri rezim ORBA dengan harga yang sangat murah, selain mengambil untung dari sumbangan dana yang masuk dan diwajibkan kepada setiap peserta untuk mengedarkan kepada para pejabat di kota masing-masing.

Kekecewaan para peserta terhadap rusak dan gagalnya Muktamar pertama BKPMI, dan sikap pengkhianatan para elite tersebut, akhirnya menjadi stimulan munculnya gerakan pemuda Islam Bandung di bawah pimpinan Imran bin Muhammad Zein yang selanjutnya dicap fundamentalis, radikal dan ekstrem. Sebuah pemberian gelar yang sangat buruk dan sarat nuansa stigma negatif sengaja dilemparkan rezim intelejen Soeharto dalam rangka pembusukan terhadap pemuda Islam yang berani menyuarakan sikap kritis dan berbeda bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Munculnya kelompok gerakan ini sebenarnya tidak lepas dari idzin dan restu para ulama kaliber nasional, di antaranya Ustadz Abdur Rahman (pimpinan Persatuan Islam, Bandung) Buya AR Sutan Manshur (dari Muhammadiyah) dan Buya Mawardi Noor (dari Dewan Da’wah Islamiyah – Rabithah Alam Islamy) dan yang lain. Sekalipun demikian tentu sama sekali tidak ditolak jika dalam kenyataan ada penentangan yang muncul dari tokoh Dewan Da’wah Wilayah Jawa Barat dan unsur ormas lain seperti KH Rusyad Nurdin, KH EZ Muttaqin, DR Syamsuddin dan yang lain.

Para ulama dan tokoh kaliber nasional mendukung atas munculnya gerakan pimpinan Imran, ternyata ditakdirkan menjadi ulama yang konsisten. Sementara para ulama dan tokoh lokal malah menjatuhkan diri, melipat lutut di bawah tekanan intelejen. Padahal secara ideologis dan aqidah, para ulama dan tokoh lokal di atas sebelumnya resmi sebagai pendidik dan pembina pemuda Islam Bandung tersebut dalam mengkritisi dan menentang keberadaan palsu ideologi Pancasila dan UUD 1945, yang dinobatkan secara resmi dan disahkan secara konstitusional melalui Tap MPR rezim Orba sebagai satu-satunya berhala bagi masyarakat bangsa Indonesia. Sayang, para ulama dan tokoh lokal tersebut lebih memilih sikap munafiq. Semoga di akhir ajalnya, mereka sempat bertobat kepada Allah.

Imran dan kawan-kawan (1980)

Imran dan kawan-kawan (1980)

Namun demikian kelompok ini sama sekali tidak memiliki garis dan benang merah sedikit pun dengan apa yang disebut dengan organisasi Neo NII dan Komando Jihad hasil rekayasa OPSUS (Ali Murtopo dan Pitut Suharto). Juga tidak saling kenal dengan para pelaku kasus Teror Warman, yang ditangkap OPSUS dalam rentang waktu antara tahun 1977-1981. Sifat dan keberadaan gerakan Jama’ah Imran dan gerakan Neo NII, Komando Jihad dan Teror Warman, jelas sama sekali berbeda.

Sekitar tiga bulan setelah kelompok gerakan pimpinan Imran ini terbentuk, seorang anggota intelejen Negara yang berasal dari satuan organik TNI Yon Armed Cimahi segera disusupkan. Rekayasa pun disusun rapi dan dikemas dalam bentuk provokasi, berdasarkan setumpuk dokumen aspal dari Mabes ABRI dan CSIS yang berisi agitasi. Gerakan pemuda Islam Bandung pimpinan Imran terpedaya, terjebak dalam isu provokasi intelejen tersebut, apalagi setelah Najamuddin menjanjikan akan memberikan suplai berbagai jenis senjata organik ABRI, seraya menunjukkan contoh konkret senjata mana yang diperlukan dan pantas untuk masing-masing orang. Bodohnya, ketika beberapa anggota kelompok ini diminta Najamuddin agar masing-masing difoto seraya memegang senjata hasil pemberian yang dijanjikan dan berlangsung hanya sesaat oleh Najamuddin itu, tidak seorang pun dari anggota gerakan Imran keluar sikap kritisnya.

Selanjutnya kelompok ini terjebak semakin jauh dengan rencana perburuan senjata maupun tindak kekerasan yang selalu didukung dan diprovokasi oknum aparat intelejen bernama Najamuddin. Bermula melalui sebuah proses rekayasa pematangan terhadap situasi kondisi mental para Ja’maah maupun aksi kekerasan dalam wujud penyerangan dan perlawanan terhadap pemerintah, yang secara hukum mencukupi unsur yang dibutuhkan bagi prinsip penindakan hukum tindak kriminal atau aspek subversif. Dimulai dari ide pencurian dan perampasan senjata milik aparat keamanan, penyerangan pos-pos polisi termasuk di antaranya ide dan target melakukan aksi pembajakan pesawat muncul, dan segera hal tersebut didorong oleh Najamuddin agar secepatnya direalisir.

Rencana dan target pembajakan pun tidak tanggung-tanggung, kelompok ini mengagendakan akan membajak 9 buah pesawat sekaligus yang harus dilaksanakan kelak pada hari dan jam yang sama, bila kekuatan dan kemampuan SDM jama’ah telah memungkinkan. Rencana aksi pembajakan itu kelak dilaksanakan dengan tujuan untuk mempermaklumkan kepada dunia tentang adanya gerakan Islam di Indonesia dan telah terjadinya kekejaman rezim militer Orde Baru terhadap ummat Islam dengan ditahannya sekitar 6000 orang pejuang Islam dalam gerakan NII, akibat rekayasa militer dan intelejen ABRI yang bersandi opstib dan opsus sejak tahun 1977-1983 yang tersebar di pulau Jawa dan Sumatra.

Setelah proses pematangan intelejen terhadap gerakan pemuda Islam pimpinan Imran ini berhasil menggiring gerakan ini menjadi brutal dan tak terkendali, tetapi tidak satu pun senjata yang pernah dijanjikan intel BAKIN Najamuddin diberikan kepada kelompok ini, yang terlaksana. Najamuddin hanya memberi peluang untuk mencuri sebuah senapan organik tua jenis Garrand di sebuah markas angkatan darat kepada Abdul Haris salah seorang anggota kelompok gerakan ini, termasuk menjamin keamanan proses aksi pencurian tersebut.

Dengan bermodalkan sebuah Garrand tua itulah kelompok ini terjebak dalam skenario prematur melalui provokasi penyerangan polsek Cicendo, Bandung. Melalui modus operasi penyerangan pos polisi yang dilengkapi dengan seragam militer sebagai akibat entah sengaja atau kebetulan telah menahan sebuah kedaraan bermotor roda dua bernomor polisi sementara (profit) milik anggota jama’ah. Momentum ini dimanfaatkan Najamuddin untuk merealisir terjadinya aksi kekerasan bersenjata, antara lain menyiapkan magazen dan amunisi senapan Garrand hasil curian, satu hari menjelang penyerangan pos Polisi tersebut. Penyerangan akhirnya berlangsung brutal, dengan bermodalkan satu pucuk senjata Garrand hasil curian (pemberian Najamuddin) Salman dan kawan-kawan berhasil menembak mati 3 anggota polisi serta melukai satu orang di polsek tersebut dan merampas senjata genggam sebanyak 3 buah.

Implikasi dari penyerangan polsek berlanjut dan memicu rencana pembajakan pesawat, padahal momentum dan kondisi obyektif kemampuan organisasi dan SDM tidak mendukung, namun itulah yang harus dilakukan kelompok ini. Karena intelejen Angkatan Darat telah menangkap 13 dari hampir 30 anggota jama’ah pelaku penyerangan polsek Cicendo. Karena langkah ke depan gerakan ini sudah terlanjur diayunkan sementara konsekuensi serta reaksi hukum dan politis akibat penyerangan pos Polisi Cicendo tak mungkin lagi bisa dihindari. Dari tempat pelarian di Surabaya dan Malang, Imran dan anggota elite jama’ah –Ahmad Yani Wahid, Zulfikar, Mahrizal, Abu Sofyan, Wendy dan HM Yusuf Djanan– merancang pembajakan pesawat, disertai Abdullah Mulyono dan si kecil Ma’ruf Dahlan alias Obe.

Maruf Dahlan alias Obe (Sep 2011)

Ahmad Yani Wahid dan kawan-kawan berangkat dari Lawang-Malang menuju Semarang melakukan observasi terhadap Bandara Semarang, setelah hasil observasi lapangan menyatakan sulit dilakukan, selanjutnya rombongan calon pembajak langsung menuju Jakarta untuk menyiapkan berbagai perlengkapan pembajakan.

Setelah memperoleh bekal yang dianggap cukup, maka dengan mengandalkan tiga pucuk revolver jenis Colt 38 hasil rampasan di Polsek Cicendo, Bandung dan satu pucuk Revolver Maccarov caliber 32 hasil pemberian Ir. Yacob Ishak (Mayor TNI-AU) dan dua buah Granat serta beberapa batang Dinamit, selanjutnya mereka berangkat menuju Palembang pada tanggal 25 Maret. Rombongan pembajak tersebut berangkat dari Lawang- Malang tanggal 22 Maret, dan sampai di Palembang tanggal 26 Maret.

Dengan dipandu A.Yani Wahid, kelima calon pembajak (Zulfikar, Mahrizal, Abu Sofyan, Wendy dan Abdullah Mulyono) yang disertai Ma’ruf berangkat menuju bandara. Setelah menyiapkan tiket untuk 5 pembajak mereka bertujuh ke bandara (Talang Betutu) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, A.Yani Wahid menyiapkan modus dan teknis, seluruh senjata api dan bahan peledak dimasukkan dalam ransel untuk dibawa Ma’ruf, yang saat itu diberi kostum celana pendek seragam pramuka, dalam rangka mengecoh petugas pintu masuk bandara.

Modus yang diterapkan A. Yani ternyata berhasil, ransel yang berisi 4 pucuk revolver, granat dan beberapa batang dinamit itu lolos dari pintu detektor metal maupun saat memasuki pemeriksaan terakhir melalui scanner bandara, antara lain dengan menempuh cara sandiwara. Pada saat setelah Mahrizal cs melewati pintu terakhir bandara, maka melalui trick Ma’ruf yang sudah siap dengan ransel di tangan sekonyong-konyong berteriak sekaligus berlari, “…Bang, ransel ketinggalan, ransel ketinggalan…!” Petugas pun terkecoh, sementara ransel berhasil diterima dengan selamat oleh Mahrizal cs tanpa diperiksa lagi.

Maka terjadilah apa yang terjadi, sebuah proses pendewasaan terhadap gerakan ini dalam memperjuangkan Islam maupun atas diri mereka sendiri, sekalipun dalam kenyataannya, kini gerakan tersebut tidak menunjukkan kiprahnya secara signifikan.

Keberhasilan kelompok ini melakukan penyerangan polsek Cicendo dengan beberapa hasil jarahan tersebut ternyata sempat pula diabadikan Najamuddin dalam bentuk foto. Dalam kesempatan yang lain provokasi Najamuddin kepada anggota jama’ah Imran di Jawa Timur saat melakukan operasi mencari senjata dengan cara kekerasan juga tak lepas dari jepretan tustel Najamuddin. Bahkan intel Najamuddin berhasil membuat rekayasa pengadaan kartu keanggotaan jama’ah Imran berikut teks bai’at palsu, padahal semua itu hasil rekayasa Najamuddin sendiri atau lembaga intel BAKIN yang menaunginya.

Proses politik pembusukan dan stigma negatif intelejen terhadap kelompok ini seperti tidak akan berhenti. Ketika gerakan ini belum bisa diberangus dimasukkan ke penjara semuanya, gerakan ini diberi stempel sebagai gerakan Islam fundamentalis, radikal dan ekstrim yang sangat membahayakan pemerintah. Tetapi setelah gerakan ini berhasil disusupi, diprovokasi dan dimatangkan melalui rekayasa intelejen, stempel buruk bagi gerakan ini ditingkatkan kelasnya menjadi kelompok gerakan ekstrem kanan dan teroris. Ketika masalah pembusukan atau jebakan yang sangat telanjang seperti itu dipertanyakan ke hadapan majelis hakim oleh salah satu saksi, Umar Abduh, dalam persidangan Salman Hafidz di Pengadilan Negeri Bandung, hakim ketua dalam sidang saat itu malah memberi jawaban, “… pemerintah memang sengaja menjebak anda untuk kepentingan negara.”

Setelah acara persidangan gerakan ini selesai, tiba-tiba stempel bagi gerakan ini dirubah lebih dahsyat dan sangat buruk, jahat dan keji, antara lain dengan menebarkan isu bahwa gerakan ini sebagai hasil binaan intelejen (kelompok binaan Ali Murtopo) dilakukan dalam rangka menghancurkan Islam sekaligus mengadu domba antara gerakan Islam yang ada.

Puncak stigma terhadap gerakan ini adalah memberi stempel sebagai gerakan yang di back-up intelejen militer dan sangat anti Islam, seraya menebar isu yang bertolak belakang dengan kenyataan.

Pada saat Imran sempat berhasil melarikan diri dari tahanan Pomdam Guntur Jakarta dan tertangkap di Palembang beberapa hari kemudian, selanjutnya Imran dieksekusi mati satu bulan kemudian. Namun karena pelaksanaan eksekusi Imran tanpa peliputan dan pemberitaan resmi di media massa, tiba-tiba Imran diisukan sudah berada di Amerika Serikat atau Arab Saudi atas kebijakan intelejen Indonesia, yang disebarkan melalui mulut ke mulut dan melalui opini yang menyesatkan di beberapa media massa.

Pembusukan intelejen militer dan para agen penebar isu kewaspadaan kepada berbagai ormas terhadap bahaya sisa-sisa gerakan Imran yang dikelompokkan pemerintah sebagai orang-orang yang sangat radikal dan berbahaya, anti militer serta anti pemerintah seraya mengingatkan kembali track record buruk berupa file lama gerakan ini. Inilah profil dan karakter negara intelejen Indonesia yang saat ini tetap berlangsung dan tidak berubah.

Leave a Reply